Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026 menuai kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo. Setelah Fraksi Partai Golkar, kini giliran Fraksi Partai NasDem - Demokrat yang secara terbuka menyoroti struktur APBD yang dinilai tidak optimis dan masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Kondisi ini, menjadi cermin lemahnya manajemen keuangan daerah.

Juru Bicara Fraksi Partai NasDem - Demokrat DPRD Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama mengatakan APBD Tahun 2026 masih belum mencerminkan semangat kemandirian fiskal (keuangan). Sorotan itu, terutama tertuju pada alokasi pembiayaan yang masih mengandalkan SiLPA.

"Penerimaan pembiayaan tahun 2026 masih bergantung pada SiLPA yang mencapai ratusan miliar rupiah. Meskipun, secara nominal ada penurunan, SiLPA seharusnya bersifat insidental, bukan menjadi sumber utama pembiayaan daerah," ujar Muh Zakaria Dimas Pratama kepada republikjatim.com, Minggu (02/11/2025).

Menurut Zakaria Dimas, angka SiLPA yang tinggi menjadi indikasi gagalnya disiplin fiskal dan buruknya manajemen kas daerah serta minimnya penyerapan anggaran.

"SiLPA yang terus-menerus tinggi, menunjukkan kita punya sumber daya keuangan, tetapi sulit untuk melaksanakan atau merealisasikannya. Dampaknya, APBD kita menjadi instrumen fiskal yang tidak produktif," ungkapnya.

Kondisi ini, lanjut Zakaria, patut dikaitkan dengan sorotan publik mengenai keterlambatan dan ketidakselesaian proyek-proyek strategis (proyek mercusuar) di Sidoarjo.

"Anggaran yang mengendap karena SiLPA yang besar berarti pembangunan untuk rakyat tertunda," sindirnya.

Bagi Dimas rendahnya optimisme Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan. Hal ini, karena adanya penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini, alih-alih direspons dengan upaya keras, justru terlihat diimbangi dengan proyeksi APBD yang pesimistis.

"Penurunan Transfer Pusat harus menjadi momentum pengingat agar kita lebih efektif mendorong kemandirian fiskal. Sebagai daerah penyangga Surabaya, potensi PAD kita seharusnya bisa dioptimalkan jauh lebih besar dari yang sudah ditetapkan saat ini," pinta politisi muda Partai NasDem asal Dapil V wilayah Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono ini.

Karena itu, lanjut Dimas Fraksi NasDem - Demokrat mendesak Pemkab Sidoarjo atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mengambil langkah konkret. Termasuk, memperbarui database perpajakan, meningkatkan kemudahan sistem pembayaran serta membangun modal sosial dengan Wajib Pajak (WP).

"Kita tidak bisa berharap wajib pajak mau taat secara sukarela, kalau pengelolaan keuangan daerah masih amburadul. Kepercayaan publik itu menjadi kunci utamanya," tegas Zakaria Dimas.

Saat ini, kata Dimas APBD harus menjadi 'obat' bagi kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Karena itu, Fraksi Partai NasDem - Demokrat mengingatkan kebijakan dalam penyusunan struktur APBD 2026 harus mampu menggugah optimisme masyarakat dengan desain kebijakan yang benar-benar menjadi 'obat' untuk kebutuhan mendasar rakyat Sidoarjo. Bahkan, Fraksi Partai NasDem - Demokrat berharap Pemkab Sidoarjo melalui TAPD dapat lebih optimis dan prudent (berhati-hati) dalam merancang alokasi belanja yang tepat sasaran, efisien dan efektif sesuai skala prioritas pembangunan daerah.

"Ketika masyarakat merasakan manfaat langsung dari APBD, kesadaran untuk berkontribusi (taat pajak) akan tumbuh dengan sendirinya. Kami, mendesak (TAPD) Pemkab Sidoarjo memperbaiki track record SiLPA ini demi pembangunan yang lebih cepat yang dapat dirasakan langsung masyarakat Sidoarjo," pungkas anggota Komisi C DPRD Sidoarjo ini. Ary/Waw

Minta TAPD Ekstra Hati-Hati, Fraksi NasDem - Demokrat Sidoarjo Kritisi Struktur APBD 2026 Belum Jadi Obat Masyarakat